SAMIN-NEWS.com, PATI – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati, Tri Hariyama mengatakan data BPJS Kesehatan yang dimiliki terhadap suatu perusahaan tidak akan akurat. Pasalnya, kondisi di lapangan akan selalu berubah.
“Tidak bisa akurat selamanya, karena yang namanya pengusaha itu kan tidak bisa tetap tidak bisa permanen. Artinya perusahaan akan selalu berubah sifatnya dinamis,” kata Tri di kantornya kepada Saminnews, Jumat (15/1/2021).
Pihaknya mencontohkan misalnya terdapat ada perusahaan baru, terkait aturan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja maupun penyelenggara BPJS Kesehatan itu tidak serta diterima dengan baik. Artinya, hal ini berkaitan dengan SDM pengusaha terhadap materi tersebut.
Disamping itu, lanjut Tri karyawan pada suatu perusahaan juga tidak selamanya tetap. Status karyawan yang belum tetap atau pegawai sementara dengan kontrak kerja.
“Karena masih pengusaha baru, belum tahu siapa saja yang berhak didaftarkan BPJS Kesehatan. Karyawan yang bagaimana yang bisa didaftarkan, itu belum tentu mereka paham akan hal itu,” terangnya.
Padahal, penerapan BPJS pada suatu perusahaan bersifat mengikat. Namun, kelemahannya mengapa masih ada perusahaan belum mengetahui ketentuan ini. Dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan semua anggota perusahaan wajib didaftarkan BPJS Kesehatan, baik pekerja lama maupun baru dengan durasi di atas tiga bulan.
Kemudian, kondisi di lapangan terkait faktor SDM perusahaan terhadap data yang dimiliki oleh pemerintah maupun badan pengelola jaminan kesehatan itu selama ini akhirnya disebut berpengaruh pada ketidak sinkronan.
“Selama ini, data yang dimiliki bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan serta yang dimiliki Naker (Tenaga Kerja) ini mesti ketiganya beda. Ini juga yang terjadi terhadap jumlah perusahaan juga tidak sama dengan ketiganya,” papar Tri.
