BANGSA Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi proses dan kerja keras. Setidaknya hal tersebut tercermin dari pembelian vaksin AstraZeneca yang merupakan hasil riset dari Universitas Oxford beberapa waktu lalu.
Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Indonesia telah berhasil mendatangkan vaksin Sinovac asal dengan berbagai pro-kontra terkait tingkat efektivitas yang masih diragukan. Bagaimana tidak? Di negeri asalnya saja, vaksin tersebut tidak digunakan.
Belum usai pro-kontra mengenai Sinovac, kini masyarakat mendadak kembali dihebohkan oleh pemerintah yang memutuskan untuk membeli 50 juta dosis vaksin asal Inggris bernama AstraZaneca yang disediakan oleh PT Bio Farma.
Berbagai narasi bernada kritik mendadak ramai lantaran diketahui bahwa vaksin ini ternyata dilisensi sebagai vaksin non-profit, sehingga Indonesia sebenarnya bisa memproduksi sendiri vaksin tersebut.
Hal tersebut bahkan sudah dilakukan berhasil dilakukan oleh India yang memproduksi sendiri vaksin tersebut sebanyak 50 juta dosis. Di India, perusahaan pembuat vaksin tersebut adalah Serum Institute of India.
Selain India, langkah serupa juga telah telah diikuti oleh beberapa negara berkembang lain yang diantaranya adalah Thailand.
Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Tim Pengabdi Masyarakat dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr. Rodri Tanoto pun turut memberikan respon atas apa yang menjadi keputusan pemerintah kali ini.
“Selamat pagi! Kalau kalian lagi nyari alesan untuk misuh-misuh, ini dia; sebuah pengingat bahwa Vaksin Oxford-AstraZeneca dilisensi sebagai vaksin non-profit. Karena itu dengan cepat India bisa mendapatkan hak untuk memproduksi sendiri. Thailand juga sudah mulai produksi sendiri,” tulisnya di laman Twitter menggunakan akun pribadinya.
Meskipun begitu, dalam hal ini saya yakin bahwa pemerintah bukan melakukan hal tersebut tanpa alasan yang kuat. Tidak mungkin pemerintah yang selama ini begitu ngayomi rakyat tiba-tiba mengambil keputusan yang sekiranya akan merugikan bangsa dan negara.
Saya yakin kali ini pemerintah hanya ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa proses dan kerja keras hukumnya wajib untuk dihargai. Kan kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini masyarakat Indonesia memang cenderung tidak mau menghargai proses dan maunya serba instan. Kan ya tidak mungkin pemerintah kok nyemolondoro bertindak bodoh seperti itu.
