SAMIN-NEWS.com, PATI – Di awal era 2000-an, masyarakat Pati barang kali ada yang pernah mendengar sebutan Dewan Kota yang kala itu kehadirannya adalah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk kelembagaannya diurus secara presidum, sehingga di dalamnya tidak ada jabatan, baik ketua. wakil, sekretaris maupun bendahara, dan sampai sekarang pun belum pernah membubarkan diri.
Akan tetapi kondisinya sudah beberapa tahun terakhir ini, ibarat kerakap tumbuh di batu maupun hidup segan mati tak hendak, tapi beberapa personelnya Kamis (18/2) kemarin secara mendadak berkunjung ke Redaksi ”Samin News”. Seperti biasa, jika mereka bertemu satu sama lain yang dibicarakan adalah tugas dan peran Dewan Kota, yang merupakan bagian dari lembaga musyawarah masyarakat untuk mengkritisi banyak hal, di antaranya penyelenggaraan pembangunan dan juga pelayanan masyarakat.
Karena itu, papar salah seorang di antara mereka, Pramudya, beberapa di antara personel presidium, termasuk dia sendiri tertarik mengikuti pemberitaan ”Samin News” berkait tentang rencana pembangunan Gedung DPRD Pati sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan. ”Akan tetapi yang dirasakan cukup menarik dan kontroversial, adalah gedung tersebut berlantai empat, di mana 50 orang anggota Dewan itu, tiap satu orang akan menempati satu ruangan,”ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, jika memang benar hal itu tentu sangat menyakiti hati rakyat yang saat ini masih terpuruk dalam kondisi pandemi Covid-19. Karena itu akan lebih baik jika pihak yang berkompeten dalam hal ini, hendaknya segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar tidak memunculkan kesan, di lembaga legislatif ini selalu mementingkan kepentingan sendiri.
Padahal, jika menyangkut masalah sarana prasarana umum paling tidak masih ada hal yang sempat ditunda lebih baik segera dilanjutkan. Di antaranya adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Juwana, dan juga berkait akses jalan kabupaten yang saat musim hujan ini banyak yang rusak dan menuntut perhatian maksimal.
Di sisi lain, adalah keterpurukan warga di beberapa wilayah kecamatan meliputi puluhan desa akibat bencana banjir yang sampai saat ini belum juga berakhir. Sedangkan kami melihat peran serta pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak maksimal, sehingga yang banyak mengambil peran seperti penyaluran bantuan kepada warga terdampak banjir, justru kelompok masyarakat yang memang mempunyai kepedulian.
Selebihnya juga ada dari kalangan jajaran TNI/Polri yang sepertinya terus bergerak di lapangan, termasuk pengamanan di lokasi banjir, ”Mereka adalah masyarakat terdampak dan juga dari jajaran personel Babinsa Koramil dan Babinkamtibmas Polsek,”tandas Pramudya.
