Tahun 2021 dana melimpah digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Dana segar yang bersumber dari pusat maupun dari APBD ini bernilai miliaran rupiah untuk ongkos program vaksinasi.
Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), DKK bakal menerima anggaran 103,1 miliar. Uang itu bersumber dari transfer pemerintah pusat, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana insentif Daerah (DID) juga dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer ke daerah.
Belum lagi, ditambah dengan alokasi APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktis anggaran juga bertambah untuk pembiayaan vaksinasi.
Kebijakan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati ini bertolak belakang jika melihat pada tahun 2020 kemarin. Pasalnya meski ada refocusing anggaran, akan tetapi dana itu dikembalikan kembali kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Sehingga, meski tahun kemarin bagi OPD yang berteriak refocusing anggaran masih dirasa dalam kondisi cukup aman. Nah, bagaimana OPD tahun ini akan melenturkan menyesuaikan program prioritas masing-masing instansi.
Padahal berbeda dengan tahun 2020, refocusing anggaran itu ditempatkan di belanja tidak terduga (BTT). Tetapi untuk tahun 2021 ini untuk program dan kegiatan mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19.
Pembiayaan program vaksinasi, sudah jelas diprioritaskan untuk vaksinasi. Mulai dari pendistribusian vaksin, menyimpan vaksin, juga untuk tenaga medis penyuntik (vaksinator).
Dengan istilah lain, pada tahun 2020 semua OPD masih mendapat bagian refocusing anggaran. Bagaimana menyikapi di tahun 2021 ini, apakah bukan hanya sambat tidak ada anggaran ataukah bakal sampai menjerit, atau hanya diam di tempat tidak ada kegiatan.
Sementara itu, DKK dengan dana melimpah itu seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan vaksinasi. Pasalnya, program vaksinasi yang cukup memakan waktu lama ini karena salah satunya vaksinator yang kurang perlu ditambah.
Jangan sampai, kelimpungan dan kebingungan tidak bisa menyerap anggaran yang diberikan pemerintah.
