SAMIN-NEWS.com, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan Satgas Covid-19 saat ini harus kembali bekerja ekstra keras, menyusul salah satu calon ”incumbent” Kepala Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Hartono bersama istri dan dua perangkat desa lainnya, saat ini harus menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo. Hal tersebut menyusul, hasil test Rapid Antigen, yang bersangkutan positif terpapar Covid-19.
Tidak hanya itu, istri calon ”incumbent” yang bersangkutan juga mengalami hal sama, sehingga pemkab dan satgas yang bersangkutan juga harus menerapkan dengan ketat protokol kesehatan (Prokes). Selebihnya pihak yang berkompeten harus menjamin proses pemilhan kepala desa secara serentak ini, hendaknya jangan sampai memunculkan klaster baru yang memakan banyak korban, di tengah masa pandemi ini.
Karena itu, tandas salah seorang presidium Dewan Kota, Drs Pramudya Budi Listanto, untuk tahapan pilkades yang harus diwaspadai, adalah saat pemungutan dan penghitungan suara karena akan sulit dihindari terjadinya kerumunan, baik massa pemilih maupun penonton. Dengan demikian, antisipasi dan kesiapsiagaan tidak hanya saat itu, melainkan yang paling penting juga pascanya.
Sebab, hal tersebut dimungkinkan akan terjadi ledakan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 bisa saja bertambah banyak, terutama penonton biasanya akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena pelaksanaan pilkades berlangsung secara serentak. ”Dengan demikian, lebih baik jangan sampai ada penonton yang bergerombol, termasuk warga/pemilih setempat,” tandasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, lebih baik akses jalan menuju ke tempat pemungutan suara ditutup dan dijaga, mengingat pelaksanaan pilkades serentak ini bukan berlangsung dalam kondisi normal, melainkan di tengah-tengah masa pandemi. Padanannya, jika shalat tarawih dan Lebaran Idul Fitri , pemerintah melakukan pengetatan terjadinya kerumunan.
Apalagi dalam pilkades yang notabene kerumunan diperkirakan akan lebih banyak jumlahnya pada satu titik di lokasi tempat pemungutan suara (TPS), maka Dewan Kota Pemkab Pati dan Satgas Covid-19 harus bekerja esktra keras. Tujuannya tak lain, agar selesai pilkades tidak terjadi lonjakan pasien Covid-19.
Demikian pula, jika menurut Satgas Covid-19 dinilai ada desa tidak mampu menjamin keamanan dan penerapan protokol kesehatan secara baik sesuai standar yang dipersyaratkan maka pemkab dan satgas harus berani mengambil sikap. Yakni, menghentikan proses dan tahapan, serta menundanya tahapan tersebut yang dianggap aman.
Selain itu, juga halnya jika semua ternyata abai terhadap ketentuan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan, maka pemkab dan satgas harus bersiap-siap menghadapi ”panen raya.” ‘Yaitu, lonjakan pasien Covid-19 klaster pilkades,” tandasnya.
