BEGINILAH jadinya jika pemerintah dihadapkan pada masa di mana pola masyarakat cenderung begitu menyukai hal-hal berbau instan. Dewasa ini semua orang memang menyukai hal-hal yang instan, mulai dari mie instan, sukses secara instan, hingga pemerintah pun terkesan senang sekali menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sangat instan.
Belum lama ini masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan kebocoran 279 juga data pribadi warga Indonesia. Kebocoran data tersebut diduga bersumber dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kasus yang mencatut nama Forum Carding dan Hacking “Raid Forums” tersebut tentu bukan kasus yang dapat diabaikan begitu saja. Ada segudang ancaman kejahatan yang siap mengintai dibalik kebocoran data seperti ini, mulai dari penggunaan data untuk pinjaman online, dan lain sebagainya.
Namun bagaimana pemerintah menyikapi dugaan kebocoran data tersebut? Yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informartika (Kominfo) telah memblokir Raid Forums dengan alasan forum tersebut banyak menyebarkan konten yang bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.
Namun apakah pemblokiran situs seperti efektif? Pemerhati keamanan siber sekaligus staf Engagement and Learning Specialist di Engage Media, Yerry Niko Borang menyebut bahwa pemblokiran semacam ini hanya bisa digunakan sebagai kebijakan jangka pendek.
Sebab menurut Yerry, file atau hasil kebocoron data itu masih bisa disimpan di ribuan lokasi lain. Karena itu, dibutuhkan langkah lebih strategis, misalnya meningkatkan keamanan data publik yang disimpan di lembaga-lembaga negara atau pemerintah.
Yerry menuturkan, pengelolaan dan keamanan data seharusnya menjadi tanggungjawab lembaga pengumpul data, bukan masyarakat umum.
“Jadi logikanya harus dibalik. Ketimbang menyalahkan masyarakat dan pengguna internet yang dapat mengakses data-data yang bocor, Pemerintah yang harus berbenah, banyak PR yang lupa dikerjakan,” jelas dia.
Apa yang disampaikan Yerry tentu ada benarnya, sebab jika kasus semacam ini hanya ditanggapi dengan respon semacam ini, tentu kebocoran data semacam ini akan terulang di lain hari.
Selain itu, langkah yang dilakukan Kominfo kali ini justru mengingatkan jawaban akun BPJS Kesehatan saat salah satu netizen yang melaporkan kasus kebocoran data tersebut melalui laman media social Twitter.
Pada kesempatan tersebut, akun Twitter BPJS Kesehatan justru memberikan jawaban kepada pengguna akun Twitter tersebut untuk mengabaikan saja kabar yang sedang ramai tersebut.
Yah, semoga saja pemerintah mau berusaha lebih keras dalam melindungi data masyarakatnya. Jika hanya diiblokir situsnya, hal ini akan sama saja seperti menutup luka tanpa mengobatinya. Betul bukan?
