DENGAN penuh keyakinan, saya benar-benar meyakini bahwa dibalik anjuran berbelanja baju lebaran dan berwisata ke Pulau Bali dan destinasi wisata lain yang dianjurkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mau pun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasti terselip niat mulia dibaliknya.
Namun pada kenyataannya niat baik tersebut nampaknya secara frontal memang berbenturan dengan kebijakan dan niat baik dari Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah menerbitkan makluman larangan mudik pada Lebaran 2021 demi menghindari keganasan pagebluk virus corona yang kian merajalela.
Meskipun begitu, niat baik Menkeu dan Menparekraf tersebut sudah pasti didukung oleh para sopir bus dan pengusaha rental mobil yang merasa terancam sumber penghasilannya karena munculnya larangan mudik Lebaran.
Terlebih masyarakat di sektor informal yang bukan ASN maupun karyawan swasta pada kenyataannya memang tidak semua mengenal dan merasakan apa itu Tunjangan Hari Raya (THR).
Pada titik ini, memang pada kenyataan setiap peristiwa pandemi yang memaksa kebijakan lock-down niscaya menimbulkan dilema kesehatan versus ekonomi baik dalam matra makro komunal mau pun mikro individual.
Sehingga bermunculan berbagai istilah seperti pulkam, wisata dan tugas yang secara kreatif didayagunakan sebagai celah untuk menerobos kubu-kubu larangan mudik oleh mereka yang nekat bertekad mudik.
Larangan mudik yang tidak tegas memicu masyarakat kreatif berdusta. Rasa terdiskriminasi juga timbul akibat terberitakan bahwa para pekerja asing dari negeri tertentu leluasa masuk keluar Indonesia di masa rakyat dilarang mudik.
Prahara malapetaka pandemi juga memperlebar kesenjangan sosial di mana mereka yang punya duit dapat diyakini lebih mampu survive ketimbang yang tidak punya duit. Kenyataan memang menyakitkan bahwa Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia ternyata baru berlaku bagi sebagian (kecil) rakyat Indonesia makin terasa apabila dihadapkan dengan angkara murka pagebluk Corona.
Oleh karenanya, selain Satgas-satgas yang sebelumnya telah digagas, rasanya masyarakat kita begitu membutuhkan adanya Satgas baru dengan nama Satgas Kemanusiaan dan Keadilan Sosial yang tugasnya disentralkan pada pengentasan penderitaan dan sakit hati rakyat Indonesia.
