SETIAP tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Seperti halnya tahun-tahun yang telah lalu, dipastikan peringatan tersebut hanya terbatas pada perayaan-peryaan seremonial saja. Jika pun taka da pandemi, paling hanya ada tambahan-tambahan seperti senam ataupun cek kesehatan gratis bagi para lansia.
Memang beberapa waktu lalu, isu lansia sempat mengemuka sebagai bahan diskusi menyusul ramainya perbincangan mengenai vaksin Covid-19 bagi lansia. Beberapa saat, tema besar mengenai lansia mendadak mendapatkan ruang cukup besar bagi semua pihak.
Sayangnya hal tersebut tak lebih dari sekedar hangat-hangat tahi ayam. Berbagai diskursus tentang vaksinasi lansia nyatanya tak lantas merembet kepada isu-isu lansia yang lain. Taka da perbincangan lebih lanjut mengenai lansia, yang ada semua hanya berlanjut pada isu vaksinnya saja.
Pun dengan perbincangan di ranah maya, melulu perdebatan soal vaksin dan pemerintah sebagai eksekutor. Pembahasan hanya seputar isu-isu vaksin dalam ranah kesehatan. Serta mencari celah kesalahan pemerintah sebagai amunisi mengkritik kebijakan-kebijakan lain. Atau bagi mereka yang pro pemerintah ya mengelu-elukan kinerja junjungannya. Tidak ada ruang untuk kembali membahas isu lansia.
Demikian pula dengan pemerintah, tak ada tindak lanjut apapun yang berfokus pada lansia. Perkara lansia ya hanya mencakup vaksin saja. Tidak ada kesadaran untuk kemudian memberi jaminan sosial dalam bentuk kebijakan-kebijakan lain bagi lansia.
Dugaan saya, pemerintah sebenarnya memang tidak begitu berminat dengan isu-isu lansia. Misal pun ada pembahasan vaksin bagi lansia, bagi saya hal tersebut tak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban sesuai dengan standard an tren dunia mengenai penanganan pandemi Covid-19.
Hal lain yang menegaskan ketidakseriusan pemerintah dalam memikirkan nasib lansia adalah dengan adanya pembubaran Komnas Lansia beberapa waktu lalu. Tak perlu membahas kinerja Komnas Lansia, namun setidaknya kalau kinerja mereka baik, kenapa harus dibubarkan? Kalau kinerjanya buruk, ya silakan dibubarkan.
Tapi ya pemerintah harus bertanggung jawab, ganti dengan satuan tugas yang lain. Atau minimal perlihatkan bahwa pemerintah bisa memberi jaminan sosial bagi lansia.
