TANGGAL 1 Juni yang diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila seharusnya mampu menjadi trigger bagi kita untuk menyadari bahwa Pancasila adalah konsensus nasional. Ia terlahir dari rahim kesadaran sejarah bangsa dan tanah air yang begitu mejemuk.
Karena itu, Pancasila pun menjadi titik temu dari beragam keyakinan, ideologi, juga kepentingan. Cendekiawan Nurcholish Madjid membahasakan Pancasila sebagai titik temu dengan istilah kalimatun sawa’.
Meskipun usia negeri ini sudah tak muda lagi, namun hingga kini perbincangan dan perdebatan mengenai Pancasila nampaknya tak pernah kunjung beres begitu saja. Dimana pun, baik yang terbuka maupun yang bersembunyi masih ada saja yang mempergunjingkan bahkan mempersoalkan Pancasila sebagai dasar Negara.
Di dalam negeri sendiri Pancasila kerap diperlakukan sebagai ornamen sejarah. Ia ada, punya nyawa, tapi tidak sepenuhnya hidup.
Salah satu masalahnya ialah Pancasila tidak benar-benar serius diwariskan dari generasi ke generasi melalui jalan pendidikan. Mata pelajaran Pancasila seperti menghadapi kesulitan untuk secara jelas dimasukkan kurikulum pendidikan kita.
Oleh karenanya, saya tentu tidak begitu kaget ketika beberapa waktu lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak memasukkan Pancasila sebagai pelajaran dan mata kuliah wajib baik di sekolah maupun perguruan tinggi.
PP yang diundangkan pada 31 Maret 2021 tersebut seperti menghapus Pancasila dari nomenklatur pendidikan kita.
Meskipun Menteri Nadiem Makarim saat itu telah memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait hal ini, namun setidaknya hal tersebut mampu membuat kita sadar betapa seringnya kelupaan kita akan Pancasila sebagai hal yang begitu substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, kita justru seringkali menganggap Pancasila tak lebih sebagai simbol-simbol yang hanya haruf dihafal dan dieja tanpa ada keyakinan apapun mengenai betapa pentingnya Pancasila bagi kehidupan kita.
Pertanyaannya, apakah kita memang sudah lupa dengan Pancasila?
