SAMIN-NEWS.com, PATI – Bupati Pati Haryanto menyampaikan upaya pemerintah daerah mengantisipasi peningkatan pandemi Covid-19 dengan berbagai cara. Langkah yang ditempuh yakni dengan meningkatkan kembali fungsi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Hal tersebut lantaran sejak beberapa hari ini, Kabupaten Kudus yang notabenenya berdampingan dengan Pati mengalami lonjakan kasus Covid-19. Pasien dari Kudus juga beberapa di antaranya dirawat di Kabupaten Pati. Maka situasi itu agar tidak terjadi di wilayah Pati.
“Melalui ppkm, mengaktifkan operasi yustisi, menutup tempat berkerumun wisata alam juga wisata religi,” kata Haryanto saat menerima kunjungan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB di Pendopo, Sabtu (5/6/2021).
Pengetatan pemerintah pengendalian Covid-19 ini rencananya minggu depan pemerintah tidak memberikan ijin yang punya hajat (nikahan dan sejenisnya). Tetapi Haryanto menegaskan hanya boleh melakukan ijab qabul saja.
Menurutnya, jika ada warga terpapar virus corona desease, maka segera dilakukan penelusuran (tracing). Penelusuran ini guna mengendalikan dan mengetahui pihak siapa saja yang telah melakukan kontak dengan bersangkutan.
“Upaya pengendalian pemerintah juga melakukan langkah tracing, tracking, dan treatment,” ucap Haryanto.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga melakukan program vaksinasi. Dengan menyasar beberapa kalangan yang dinilai beresiko rentan terhadap virus. Misalnya tenaga kesehatan (nakes), pelayan publik, juga para lansia. Adapun pemberian vaksin bagi nakes kurang lebih 6.278, pelayan publik 72 ribu baru 32 ribu sekian, kelompok lansia 102 ribu baru 22 ribuan,
“(belum divaksin) itu karena kendala suplai vaksin pemerintah terbatas,” jelasnya.
Kemudian, Kepala BNPB Ganip Warsito mengatakan kecepatan menangani medis ada beberapa hal yang harus dipedomani. Yakni prokes dengan 3M jadi syarat utama. Menurutnya tidak ada toleransi bagi yang tidak menerapkan.
“Maka diingatkan mobilitas harus dibatasi. Pengendalian harus dipertahankan utamanya dalam pemeriksaan, memastikan ketersediaan tempat tidur dan SDM rumah sakit,” katanya.
Kaitannya dengan lonjakan kasus, pemerintah daerah berikutnya Satgas Covid-19 diminta mengevaluasi posko (PPKM mikro) mulai dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten.
