SAMIN-NEWS.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati terus mengawal bantuan sosial dari pemerintah, utamanya adalah Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama delapan bulan terakhir belum dicairkan.
Wakil Ketua I, Joni Kurnianto mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada akhirnya tidak menerima bansos ini adalah keteledoran ketidaksinkronan data antara Dinas Sosial dengan Kantor Cabang BRI Pati.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, di antara keduanya selama ini tidak terjalin komunikasi yang lancar, tidak ada koordinasi yang baik, bahkan berbulan-bulan. Sehingga, kasus semacam ini timbul di waktu yang tidak tepat saat pandemi menghimpit ekonomi wong cilik.
Pihaknya selaku pimpinan legislatif, kepanjangan dari masyarakat meminta dalam satu bulan ada koordinasi.
“Jalan keluarnya itu nanti Komisi D kami perintahkan, antara Dinsos dan Cabang BRI Pati itu harus ketemu (koordinasi). Jadi jangan sampai numpuk, apalagi bahkan berbulan-bulan,” kata Joni, Selasa (28/9/2021).
“Pasalnya adalah data antara Dinsos dan Cabang BRI Pati ini kan beda, jadi harus ketemu itu. Data di lapangan kan memang masih banyak yang belum menerima bantuan sosial itu,” imbuh Joni asal Demokrat.
Dari persoalan tersebut, kata dia banyak pihak yang menerka ada permainan. Bukan menuduh, namun hanya perkiraan kok bisa terjadi bansos belum cair belum diterima KPM yang bersangkutan jumlahnya puluhan ribu.
“Makanya, kemarin itu banyak dari kami yang punya pemikiran nakal apakah uang tersebut muter dulu atau gimana. Namanya uang di bank siapa yang ngerti,” terangnya.
Ia menambahkan, bahkan bu Risma saja tahu ada kasus kisaran 7 ribu KPM tidak cair, beliau nangis. Apalagi, jika melihat data KPM bansos di Pati, bagaimana reaksinya, barangkali nangis menjerit.
Sebelumnya, DPRD menerima informasi bahwa masih banyak KPM yang belum menerima bantuan sosial baik bansos sembako (BPNT) maupun PKH. Berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 1.562 KPM belum menerima bantuan sembako.
Kemudian, untuk bantuan PKH masih ada mulai rentang awal tahun hingga September sebanyak 1.815 KPM. Baik BPNT juga PKH tersebar di sejumlah wilayah se-Kabupaten Pati. Dan nilai total bantuan yang belum tersalurkan ini sebesar 10 miliar lebih atau pastinya Rp 10.635.600.000.
Joni menilai pihak penyalur bank BRI tidak mempunyai rasa empati kepada masyarakat. Pasalnya, di tengah himpitan ekonomi lantaran pandemi, justru dari mereka dibilang hanya persentase 10 persen.
