SAMIN-NEWS.com, PATI – Penyerapan APBN lingkup KPPN Pati hingga 30 September mencapai 1,1 triliun atau setara dengan 69,78 persen. Anggaran tersebut sebagai dukungan APBN terhadap perekonomian masyarakat melalui pembiayaan berbagai program belanja daerah.
“Meskipun belum mencapai target 70 persen sampai dengan triwulan III 2021 ini satker lingkup KPPN Pati telah menyerap anggaran sebesar 1,1 T atau sebesar 69,78 persen dari total pagu 1,5 T,” kata Kepala KPPN Pati, Marno kepada Samin News, Jumat (8/10/2021).
Sejumlah realisasi anggaran tersebut, kata Marno realisasi anggaran yang dikelola oleh KPPN Pati terinci ke dalam empat jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Sosial serta Dana Transfer.
Ia merinci Belanja pegawai mencapai serapan Rp 315,8 M atau sebesar 76,92% dari pagu Rp 410,6 M, Belanja Barang mencapai serapan Rp 106,5 M atau sebesar 64,87% dari pagu Rp 164,3 M, Belanja Modal mencapai serapan Rp 20,9 M atau sebesar 51,5% dari pagu Rp 40,5 M.
Kemudian, sampai dengan akhir bulan September 2021, belum ada serapan realisasi dari Belanja Sosial. Sedangkan Dana Transfer di lingkup KPPN Pati mencapai serapan Rp 608,2 atau sebesar 68,34 persen dari pagu sebesar Rp 890 M.
“Untuk Belanja sosial yang masih 0 persen karena saat ini satker pengelola dananya sedang berjuang keras untuk segera dapat memenuhi dokumen dukung penyaluran dana,” ungkapnya.
Marno menyatakan bahwa satker dengan realisasi belanja tertinggi yaitu diraih oleh Pengadilan Agama Pati (400967) yang mencapai 90,75 persen.
“Sampai dengan akhir tahun 2021, serapan anggaran APBN diharapkan dapat mencapai minimal pada angka 95 persen. Target tersebut bertujuan untuk mendorong dan mendukung akselerasi bangkitnya ekonomi setelah kondisi penyebaran virus corona mulai melandai dan terkendali,” ujarnya.
Di tengah Pandemi saat ini, kehadiran APBN diharapkan menjadi penahan laju turunnya perekonomian dan turunnya daya beli masyarakat serta mengurangi dampak pandemi bagi masyarakat yang rentan. Kehadiran APBN salah satunya ditunjukkan dari tingkat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. Tanpa mengurangi sisi akuntabilitas, penyerapan anggaran yang tinggi menjadi tuntutan bagi pengelola anggaran APBN.
