SAMIN-NEWS.com, PATI – Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Pati mendesak Pemkab terkait perkembangan dan kejelasan penutupan prostitusi. Pasalnya, hingga kini masih saja ditemukan prostitusi terselubung yang beroperasi. Dan selama itu pula proses penutupan prostitusi ilegal dinilai lamban.
Padahal, dalam proses penutupan prostitusi ilegal di Kabupaten Pati, PC GP Ansor akan siap sedia membantu pemerintah. Bahkan, jika diperlukan akan menerjunkan personil Banser (Barisan Ansor Serbaguna) untuk membantu Forkompimda memastikan tempat-tempat pelacuran tak kembali beroperasi. Termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi eks pekerja lokalisasi.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pati Itqonul Hakim mengatakan masyarakat sudah cukup frustasi dengan berlarut-larutnya proses penutupan prostitusi ilegal selama ini. Ia berharap pemerintah memiliki batas waktu yang jelas kapan sejumlah tempat lokalisasi tersebut dipulihkan fungsi sosialnya seperti seharusnya.
“Kami mengapresiasi langkah yang ditempuh Forkompimda. Kami ingin membantu pemerintah. Sebagai bagian masyarakat kami juga ingin tahu program rehabilitasi seperti apa yang telah disiapkan, barangkali kami bisa turut berkontribusi,” terangnya saat udiensi dengan Pemkab Pati, Senin (4/10/2021).
Meski ada upaya penutupan prostitusi dan karaoke liar dari pemerintah, akan tetapi tidak cukup sampai di situ saja.
Bahkan menurutnya, kebijakan penutupan di sejumlah tempat lokalisasi saat ini nampak berjalan di tempat. Sebab bangunan yang seharusnya telah dirobohkan, namun hingga kini masih berdiri tegak di lahan yang bukan peruntukannya.
“Kami selaku masyarakat tidak lagi mendengar kabar bagaimana perkembangannya. Kami dari GP Ansor siap membantu untuk segera merobohkan bagunan di LI dan tempat prostitusi lainnya. Jika terus berlarut-larut, kami akan mengerahkan personil untuk turun ke jalan kalau perlu,” tegasnya.
Sementara Kasatpol PP Pati Sugiyono mengatakan, untuk progres penutupan tempat-tempat prostitusi itu memang dilakukan secara bertahap. Ia mengungkapkan Bupati Pati sudah mengeluarkan surat peringatan agar pemilik bangunan merobohkannya secara mandiri.
“Pak Bupati Pati sudah membuat surat peringatan pertama per 1 Oktober kemarin. Surat peringatan ini berjangka tiga bulan. Kalau tiga bulan belum dirobohkan, maka akan ada surat peringatan yang kedua,” terangnya.
Satpol PP juga berterimakasih atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, termasuk GP Ansor. Menurutnya, Forkopimda memang sudah berkomitmen untuk menutup tempat-tempat prostitusi.
“Ada empat lokalisasi di Pati yang cukup besar, pertama yang terbesar adalah LI, Ngemblok City, Kampung Baru dan Wagenan. Juga beberapa yang kecil-kecil yang tersebar sudah kami tutup. Bahkan tim kami juga membuat pos penjagaan di masing-masing lokasi,” ujarnya.
