SAMIN-NEWS.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar audiensi bersama sejumlah komunitas masyarakat Kabupaten Pati yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) di Ruang Paripurna, DPRD setempat, Senin (8/11/2021).
Agenda audiensi ini adalah terkait dengan tidak adanya transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma). Dari awal pembentukan Bumdesma hingga kini para pemilik saham tidak menerima pembagian keuntungan.
“Audiensi ini menyampaikan bahwa yang memberikan saham ke Bumdesma hingga saat ini belum dapat dividen. Bumdesma ini salah satunya berbentuk Faskes (fasilitas kesehatan) berupa klinik termasuk juga ada PT (Perseroan terbatas),” ujar Pemimpin Audiensi, Wisnu Wijayanto.
Ketua Komisi D DPRD Pati ini, menambahkan dalam laporan yang diterimanya Bumdesma diikuti 159 desa. Akan tetapi, yang menyetorkan modal hanya 147 desa. “Meski ini Informasinya salang surup (belum valid), kami belum tahu detailnya, dan modal terkumpul hingga 5,1 miliar,” ujarnya.
Bumdesma belum untung, kata Wisnu kalau mendengar dari alasan mereka (pengurus) dijelaskan selama 3 tahun berjalan memang Bumdesma belum mampu mendapatkan keuntungan karena untuk modal dan sebagainya.
Saat ini, pihaknya masih berupaya mendalami persoalan yang terjadi. Di samping itu, akan menunggu audit yang dilakukan oleh Pasopati. Terlepas dari itu, mengapa sengkarut pengelolaan Bumdesma tidak jelas, justru pemilik saham dimiliki Kades bukan dari Bumdesma.
“Kita menunggu dari Pasopati akan mengadakan audit. Ini sudah jalan sudah dimulai, dan selesai kira-kira tanggal 20-an,” jelasnya.
Masih kata dia, Terkait bagaimana dengan yang punya saham adalah kepala desa, ini kok bisa. Seharusnya yang punya saham adalah Bumdesma, karena yang transfer ke PT MBSP adalah Bumdesma, ini yang dipertanyakan, imbuhnya.
