SAMIN-NEWS.com, PATI – Kepala Bidang Keseharian Masyarakat (Kesmas) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pati, Etty Irianingrum mengakui di awal tahun 2022 ini, belum ada pertemuan formal membahas penanganan stunting. Padahal, langkah ini sebagai pijakan selanjutnya untuk kegiatan di lapangan.
Pihaknya mengatakan pembahasan belum ada di tingkat daerah. Maka, belum ada ketentuan untuk implementasi program prevalensi stunting di desa-desa terkait yang notabene ditetapkan cukup tinggi.
Selain menunggu komando dari pemerintah daerah (Pemda), termasuk juga menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
“Awal tahun biasanya diawali pertemuan tingkat kabupaten, tetapi belum dimulai karena (masih) nunggu DPA turun,” ungkap Etty belum lama ini.
Kendati demikian, pihaknya tak tahu pasti kapan DPA tersebut akan turun ke OPD dalam hal ini Dinkes. Pasalnya, itu bukan ranah kewenangan pihaknya selaku dinas teknis di bidang kesehatan masyarakat.
Terkait dengan jadwal DPA turun itu, pihaknya menyatakan yang mengetahui di badan pengelolaan keuangan daerah. Yakni di bagian perencanaan dengan BPKAD. Tetapi pihaknya menegaskan program penurunan stunting akan terus dilanjutkan seperti program nasional.
“Program percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara konvergensi oleh tim kabupaten lintas OPD,” tambah Etty.
Upaya pemerintah dalam penurunan stunting ini bukan sekadar seremonial. Olehnya, pemerintah pusat mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Termasuk keinginan Presiden, dimana per tahun terdapat laju penurunan stunting dengan pos anggaran yang besar.
