GMNI Jepara Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pertalite di SPBU

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jepara, Yoga Bachtiar
GMNI Jepara Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pertalite di SPBU
GMNI Jepara Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pertalite di SPBU

SAMIN-NEWS.com, JEPARA – PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 atau Pertamax pada hari Jumat (1/4/2022) kemarin. Kenaikan harga Pertamax sebelumnya berkisar Rp 9.000 – Rp 9.400 per liter menjadi Rp 12.500 – Rp 13.000 per liternya.

Lantaran naiknya harga Pertamax tersebut, tentu ada fenomena migrasi konsumsi penggunaan Pertamax beralih ke Pertalite di tengah masyarakat. Bahkan saking tingginya permintaan masyarakat, akan memicu kelangkaan stok Pertalite di SPBU.

Menanggapi hal itu, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jepara, Yoga Bactiar meminta pemerintah harus tegas dalam mengatur dan menjamin ketersediaan stok bensin Pertalite selama 24 jam.

Di samping itu, pihaknya juga menegaskan jangan sampai ada keterlambatan distribusi BBM ke masing-masing SPBU. Jika pasokan dari atas lambat, maka akan mengakibatkan kelangkaan.

“Pemerintah harus memastikan pasokan BBM jenis Pertalite tidak terlambat sehingga tidak terjadi kekosongan BBM jenis ini di SPBU,” kata Yoga, Sabtu (2/4/2022).

Pihaknya meminta kepastian stok Pertalite itu cukup beralasan. Karena baru satu hari Pertamax naik, ia mendapati di beberapa SPBU di Jepara sudah terjadi kelangkaan Pertalite. Yoga menjelaskan Pertalite hanya tersedia pada jam-jam tertentu kisaran 06.00 – 13.00, selebihnya sudah kosong.

Di lain sisi, naiknya harga BBM jenis Pertamax itu menurutnya mempunyai efek domino yang mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Ini akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

“Dengan naiknya harga BBM tentunya akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan pangan, jika Pertalite tersedia 24 jam masyarakat dapat memilih BBM sesuai kebutuhannya, sehingga daya beli masyarakat khususnya menengah kebawah tetap stabil,” pungkasnya

Anggota Komisi B DPRD Pati, Sukarno Previous post Anggota Komisi B Nilai Perda RTRW Produk Gagal
Disdikbud Pati Usulkan PTM Berjalan 100 Persen Next post Disdikbud Pati Usulkan PTM Berjalan 100 Persen

Tinggalkan Balasan

Social profiles