SAMIN-NEWS.com, JEPARA – Mantan Bupati Jepara periode 2002-2012, Drs H Hendro Martojo MM, selain menyampaikan ucapan selamat dengan diiringi doa agar Edy Supriyatna ATD SH MM sukses selama menjadi Penjabat (Pj) Bupati Jepara. Karena itu, upaya menyatukan birokrasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sekarang berkutup-kutup merupakan langkah awal yang perlu segera dilakukan.
Dengan demikian, harus dipastikan birokrasi pemerintah Kabupaten Jepara harus bergerak solid dan sinergis dalam pembangunan dan palayanan masyarakat. Karena itu, Pj Bupati harus netral karena bisa saja kutub-kutub itu akan mencoba menarik masuk pada kelompoknya dan mendiskriditkan kelompok yang lain.
Menurut Hendro Martojo, waktu dua tahun bagi seorang penjabat bupati adalah waktu cukup lama. Namun jika itu terkait dengan anggaran hanya ada waktu empat kali penganggaran, yaitu perubahan APBD Tahun 2022, penetapan APBD Tahun 2023, perubahan APBD Tahun 2023 dan penetapan APBD Tahun 2024, karena APBD Tahun 2022 tinggal melaksanakan.
Karena itu, lanjutnya, penjabat bupati harus bisa berkreasi dalam membangun dan menata Jepara. ”Pada empat kesempatan penganggaran di atas hendaknya memperhatikan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata dan komunikasi masyarakat,”ujar Hendro Martojo yang saat ini juga menjadi Ketua Umum PWRI Provinsi Jawa Tengah.
Pada bidang pendidikan, perlu dilakukan perbaikan sistem pembelajaran daring. Tiap tingkat sekolah negeri atau swasta, perlu WFI yang kuat. Sedangkan pada bidang kesehatan, perlu melanjutkan pembangunan puskesmas, dan perbaikan pelayanannya, dan perlu pembangunan RSU baru di daerah Bangsri sebagai RSU tipe C.
Sementara perbaikan jalan kabupaten, terutama daerah pelosok dan tempat-tempat wisata seperti Karimunjawa harus menjadi prioritas. Juga membantu mengembangkan akses wisata yang potensial, dan meningkatkan kualitas objek wisata termasuk membantu publikasinya.
Membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat juga perlu dilakukan. Apalagi pejabat bupati juga menghadapi masa pemilu. Media apa pun seperti lewat Jumatan keliling, dialog radio, diskusi-diskusi, dialog budaya, mengunjungi tempat-tempat pendidikan, pondok pesantren, mengunjungi desa-desa rawan konflik, rawan bencana, hubungan dengan perguruan tinggi dan mahasiswa serta elemen lain perlu dilakukan.
Selebihnya juga komunikasi politik dengan DPRD dan Forkopimda, serta manfaatkan media sosial untuk membangun komunikasi publik dengan warga, utamanya untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga. ”Hal lain yang penting, adalah melakukan perbaikan pelayanan semua sektor, terutama ketersediaan dan harga bahan pokok serta pupuk dan bibit untuk petani,”pungkasnya.(hp)
