SAMIN-NEWS.com, PATI – Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah menjelaskan terkait dana refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2021 kemarin.
Permintaan itu merupakan hasil pandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021 yang dibacakan anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto.
Setidaknya ada empat poin pandangan umum fraksi NKRI terhadap Raperda tersebut mulai dari refocusing anggaran penanganan Covid-19, SILPA, rotasi jabatan hingga infrastruktur di Kabupaten Pati.
“Pertama, mohon penjelasan terhadap penggunaan dana refocusing dan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19,” paparnya.
Kedua, SILPA terikat pada APBD tahun anggaran 2021 yang sudah diuraikan sebelumnya, kami fraksi NKRI meminta penjelasan terhadap SILPA APBD 2021 yang dianggarkan pada APBD tahun 2022 sejumlah Rp97.000.000.000.
SILPA yang cukup besar tersebut, dinilai penting untuk dijelaskan terkait untuk penggunaannya apa saja. Lalu, fraksi NKRI juga menanyakan Pemda mengenai persoalan tingginya anggaran rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pati.
“Tingginya anggaran rotasi jabatan kurang efektif untuk memaksimalkan kinerja yang mana seharusnya penempatan posisi itu harus selaras dengan keahlian dan spesialisasi yang dimiliki,” imbuhnya.
Intensitas musim hujan tahun 2021 kemarin cukup tinggi mengakibatkan banyak jalan di daerah yang rusak. Oleh karenanya, fraksi NKRI memohon untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan kabupatan.
Fraksi NKRI ini merupakan gabungan dari anggota dewan yang terdiri dari partai PKS, partai Perindo dan partai Hanura.(adv)
