SAMIN-NEWS.com, PATI – Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati disorot Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat. Pasalnya, salah satu yang jadi alasan adalah pengelolaan keuangan daerah yang cenderung tidak tepat sasaran dari kebutuhan prioritas.
Kebutuhan anggaran yang diajukan Perangkat Daerah (OPD) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai Banggar kurang selektif. Termasuk bagaimana meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
“TAPD harus lebih selektif dengan belanja-belanja yang diajukan oleh masing-masing OPD dan harus memprioritaskan belanja yang bersifat kebutuhan primer bukan belanja yang bersifat sekunder,” ujar Banggar melalui Ali Mundir anggota DPRD Pati fraksi Nasdem.
“Adanya Silpa sebesar Rp97 miliar di tahun 2021 harus ada kejelasan penggunaan dan pertanggungjawabannya,” imbuhnya.
Penilaian itu disampaikan Banggar saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun 2021 beberapa waktu lalu.
Di samping itu, Banggar kata dia juga mendukung langkah OPD terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengupayakan peningkatan daerah.
“Dari tahun ke tahun BPKAD harus tetap optimis jangan pesimis untuk memulihkan peningkatan PAD,” ungkap Ali Mundir.(adv)
