SAMIN-NEWS.com, PATI – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menemui mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam audiensi yang membahas terkait dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Pertemuan pimpinan DPRD dengan mahasiswa PMII Pati tersebut terlaksana setelah sebelumnya mereka tidak ditemui lantaran disebutkan tengah kunjungan kerja (Kunker).
Agus Ulin Nuha selaku Ketua PMII Kabupaten Pati menyatakan kenaikan harga BBM subsidi pada 3 September 2022 beberapa hari lalu itu telah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya akibat dampak pandemi Covid-19.
Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara, yaitu peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
“Di sisi lain justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis menganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak,” kata Ulin, Kamis (8/9/2022).
Audiensi yang digelar ini untuk membahas bersama isu seputar dampak kenaikan BBM, seperti angka pengangguran, terjadi inflasi atau kenaikan harga pangan, termasuk ditengarai penyaluran BBM yang tepat sasaran. Sikap mahasiswa PMII tersebut lebih tepatnya sebagai aksi penolakan terhadap naiknya harga BBM yang merugikan masyarakat.
Sementara Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menanggapi bahwa wakil rakyat tidak ada kata terpaksa menemui mahasiswa yang merupakan sebagian dari masyarakat itu sendiri.
“Kita tidak ada kata-kata terpaksa menemui, bahkan tidak ada surat pun hanya melalui wa jagong bisa,” ucap Ali.
Terkait dengan aspirasi yang disuarakan mahasiswa PMII itu dia mengaku pada prinsipnya sependapat apa yang disampaikan terkait dampak berantai kenaikan BBM subsidi.
“Juga sepakat mendesak pemerintah serius memberantas mafia bbm, kemudian mendesak pemerintah menerapkan penyaluran subsidi tepat sasaran, mendorong Pemkab Pati 2 persen untuk menyalurkan Bansos ini ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Tetapi kita berembuk dulu dengan eksekutif karena ini domain eksekutif,” terangnya.(adv)
