Hidayat Nur Wahid Meminta Pemerintah Realisasikan Hak Guru

Wakil Ketua MPR RI saat mengisi pemaparan pada Dialog Kebangsaan yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Kudus

SAMIN-NEWS.com, KUDUS – Hidayat Nur Wahid meminta kepada Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk segera merealisasikan hak maupun tuntutan guru yang belum terpenuhi. Hal itu disampaikan saat ia mengikuti dialog kebangsaan bertema ‘Guru Berkarakter Kunci Pendidikan di Era Digital’ di Aula DPRD Kabupaten Kudus.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pada peringatan Hari Guru Jumat (25/11) kemarin. Mengingat, kedua orang tuanya juga berprofesi sebagai guru, maka ia memahami betul peran penting seorang guru.

“Kita semuanya mengapresiasi adanya hari guru. Sebagai anak guru, karena ayah dan ibu guru. Saya memahami betapa pentingnya peran guru,” kata HNW, Minggu (27/11/2022).

HNW melanjutkan, guru jangan hanya dituntut saja, namun harus di posisikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota juga dimintanya untuk selalu memberikan hak guru.

“Tetapi guru itu jangan dituntut dan jangan di posisikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya memang negara hadir untuk memberikan seluruh hak guru,” jelasnya kepada awak media.

Untuk di Kabupaten Kudus, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu mendengar Pemerintah Kudus sudah mengupayakan terkait tuntutan guru. Sementara untuk di wilayah nasional banyak tuntutan guru agama yang belum terpenuhi.

“Di Kudus saya mendengar sudah diupayakan terkait guru. Tapi untuk nasional dengan rapat kami yakni dengan jajaran Kementrian Agama para guru mereka mengeluhkan begitu banyak yang merasa tuntutannya belum dipenuhi,” jelasnya.

“Negara harus hadir untuk merealisasikan keadilan para guru. Mereka bukan hanya dituntut memberikan kinerja yang baik, tapi negara juga penting untuk memberikan hak bagi para guru. Entah itu masalah pengangkatan sebagai guru tetap, ataupun guru lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa mendapati program dari pemerintah yang bagus berupa pengangkatan satu juta guru. Untuk 500 ribu guru sudah terkait Kemendikbud Nasional, namun untuk guru agama hanya bisa 56 ribu.

“Kami mendapatkan program dari pemerintah yang sangat bagus yaitu program pengangkatan satu juta guru. Untuk 500 ribu lainnya sudah terkait kemendikbud. Untuk agama hanya bisa 56 ribu saja, tentunya itu sangat jomplang,” katanya.

“Padahal Kemenag sudah mengajukan 129 ribu guru untuk bisa diangkat, ternyata belum bisa diangkat. Ini bagian dari fakta negara harus hadir agar guru bisa melaksanakan perannya yang terbaik bagi NKRI,” sambungnya.

Selain itu, ia meminta untuk guru terus diberikan keadilan dan keberpihakan agar para guru merasa dilindungi oleh negara dan bisa memaksimalkan perannya dalam mengajar di sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani Previous post Jika Penetapan APBD Molor, Dewan Tak Gajian Enam Bulan
Next post Mahasiswa KKN UMKU Inisiasi Gerakan Cegah Stunting

Tinggalkan Balasan

Social profiles