SAMIN-NEWS.com, PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengungkapkan banjir bandang yang terjadi belakangan ini di bagian selatan ada kaitannya dengan gundulnya hutan kawasan Pegunungan Kendeng.
Dirinya menyebut hutan kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat yakni Kementerian Kehutanan. Upaya penghijauan reboisasi atau penanaman kembali hutan merupakan program pemerintah pusat.
“Harapan kami dengan adanya banjir yang terjadi berulang, Pemerintah Pusat melek mata untuk dilakukan reboisasi lagi. Tidak hanya menanam, tetapi menjaga,” ujar Ali belum lama ini.
Dirinya menekankan agar masyarakat harus ikut membantu menjaga dan merawat tanaman hutan. Pihaknya tak ingin ketika sudah ditanam tetapi justru dihabisi. Sebab, yang terkena dampaknya adalah masyarakat.
Dirinya menyinggung, gundulnya hutan itu juga ulah dari oknum yang tak bertanggung jawab. Karena aktivitas penebangan liar. Oleh karena itu, Ali berharap pihak yang berwenang untuk aktif berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) kaitannya menjaga pepohonan di hutan.
“Saya minta Perhutani berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas bagi pelaku penebang hutan. Hutan ini kan hutan lindung bukan haknya tetapi justru ditebangi, itu tidak boleh,” ungkapnya.
Disinggung kawasan Pegunungan Kendeng gundul apakah ada kaitannya dengan konversi hutan lindung ke hutan produksi. Dirinya menyebut hal itu bisa juga menjadi penyebab banjir. Lantaran fungsi hutan tak berfungsi, ketika hujan datang langsung turun ke wilayah bawah. Air tak maksi terserap ke dalam tanah.
Dia juga menyebut banjir disebabkan adanya aktivitas penambangan liar. Pelaku penambang liar ini tak bertanggung jawab atas kondisi lingkungan. Dirinya menyebut penambang enggan melakukan reboisasi.
“Apalagi banyaknya penambang liar tidak diatur. Kalau berizin ketika selesai, ditanami lagi. Tetapi ini kan enggak ada penanaman,” Ali menjelaskan.
Lebih lanjut, Ali mengaku banjir bandang itu sehingga menyebabkan ratusan rumah warga terdampak. Ada pemerintah turut andil di dalamnya. Kurangnya informasi serta koordinasi ketika ada suatu bencana. Seharusnya pemerintah membentuk ruang-ruang komunikasi masyarakat antara yang tinggal di kawasan hulu maupun di kawasan hilir atau bawah.
“Karena dadakan, sehingga pemerintah daerah pun tidak mengetahui kalau mau ada banjir,” ungkapnya.
