SAMIN-NEWS.com, KUDUS – Komisi D DPRD Kudus menyesalkan dengan wacana naiknya Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Haji (Bipih) yang direncanakan Kemenag sekitar Rp 514.888 di tahun 2022 sebesar Rp 81.747.844 menjadi Rp 98.893.909 pada tahun 2023.
Kemudian untuk Bipih atau yang harus dibayarkan calon jemaah yang sebelumnya Rp 39.886.009 diusulkan menjadi Rp 69.193.733.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Ali Ihsan mengatakan bahwa dengan naiknya harga haji tersebut sangat disesalkan olehnya, tentunya hal itu akan memberatkan masyarakat.
“Kenaikan harga haji tentunya akan berpengaruh kepada jamaah haji lainnya yang sudah ingin berangkat ke tanah suci,” bebernya.
Lebih lanjut, wacana kenaikan haji tersebut berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi yang justru menurunkan biaya haji di tahun 2023. Mengenai hal itu, pemerintah harus terbuka detail kenaikannya.
“Apa saja variabel biaya yang akan dinaikkan tentunya pemerintah harus terbuka mengenai detail kenaikan biaya tersebut,” ungkapnya.
Ali Ihsan memberikan contoh terkait variabel dan fixed costnya seperti, ongkos pesawat, pelayanan hotel dan makanannya. Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk transparan mengenai kenaikan haji.
“Contohnya seperti pesawat pelayanan hotel dan makanannya. Semoga pemerintah transparan mengenai kenaikan haji,” bebernya.
Diharapkan, untuk hal itu bisa diturunkan. Namun apabila terjadi kenaikan dana haji, nantinya rancangan peraturan daerah yang akan membentuk pasal dapat membantu dan meringankan beban calon jamaah haji.
“Ranperda yang akan dibentuk melalui pasal dengan anggaran APBD diharapkan dapat membantu meringankan calon jamaah haji dari Kudus,” ungkapnya.
“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena ada beberapa komponan kebutuhan yang naik, entah di Arab Saudi atau Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, hal itu berpengaruh pada biaya katering, obat-obatan, alat kesehatan (alkes), angkutan udara, hotel, pemondokan, dan transportasi darat. Sehingga, biaya haji harus menyesuaikan situasi.
Indonesia salah satu negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji setiap tahunnya karena mayoritas penduduk beragama Muslim. Latar belakang perekonomian para jemaah juga banyak yang dari menengah ke bawah. Oleh karenanya, dirinya menolak tegas usulan wacana kenaikan biaya haji itu.
“Ini kemarin baru pembentukan pansus sehingga nanti akan ada agenda giat pansus mengenai penyerapan aspirasi dari stakeholder tentang penyerapan dana haji. Nanti akan dibahas pada proses pembahasan berikutnya,” pungkasnya.
