SAMIN-NEWS.com, KUDUS – Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, didampingi anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi mengadakan audiensi pertemuan resmi bersama Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kabupaten Kudus
Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Kudus Wasito melalui Loejimantoro Catur Putra menyebut bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemda dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat Kota Kretek.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kudus karena telah menyambut kami dan terbuka dengan kami selaku pengelola LPKS di Kudus. Kami siap bersinergi untuk memajukan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya saat ditemui beberapa waktu yang lalu.
Selain itu pihaknya juga sudah mendapatkan SK dari HILLSI DPD Jateng. Diketahui Kudus sendiri juga ada pelatihan kursus menjahit, komputer, setir mobil, tata busana, tata boga, tata kecantikan dan lain-lain.
Pihaknya pun berharap pemerintah daerah (Pemda) lebih memperhatikan pengelola LPKS dari kotanya sendiri karena diketahui beberapa waktu lalu LPKS jarang dilibatkan dalam pelaksanaan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.
Sementara itu Ketua DPRD Kudus Masan menanggapi dengan seksama bahwa pihaknya akan segera membantu memberikan solusi terbaik bagi pelaku LPKS di Kota Kretek ini.
“Jadi para pengusaha lokal Kudus berharap Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) untuk bisa lebih bekerja sama dengan baik, seperti yang selama ini sudah dilakukan,” tukasnya.
Masan menyebut akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Kudus HM Hartopo dan menyarankan agar lebih memperhatikan potensi yang dimiliki daerahnya.
“Potensi lokalnya harus bisa dimaksimalkan dan diprioritaskan. Kita akan mengupayakan agar potensi daerah bisa digandeng dengan baik daripada harus menggandeng pelaku usaha dari luar daerahnya.” ulasnya.
Ketua DPRD Kudus menegaskan akan mendorong pelaksanaan kegiatan di Kota Kretek ini dengan memprioritaskan potensi dari putera daerahnya dengan mekanisme dan tahapan yang benar.
“Jika untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahetaran masyarakat di daerah. Maka OPD harus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya.
