SAMIN-NEWS.com, PATI – Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi program nasional. Kependudukan digital ini digadang-gadang sebagai pengganti KTP elektronik berbentuk fisik. Pemerintah pusat telah mengujicobakan program ini kepada pegawai di lingkup Dinas Kependudukan se-Indonesia.
Kartu digital juga menjadi alternatif bagi masyarakat, terlebih belakangan ini terjadi kekosongan blangko KTP. Ada pertanda bahwa terbatasnya bangkok KTP elektronik itu menjadi sinyal kebijakan pemerintah untuk mendorong masyarakat bertransaksi menggunakan ktp digital.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Warsiti menilai transisi KTP Elektronik merupakan terobosan positif yang harus dikembangkan. Penggunaan IKD dilakukan secara bertahap, saat ini belum menyasar ke semua lapisan masyarakat.
“Diganti dengan identitas kependudukan digital (ikd) itu bisa, tetapi kemarin ada kemacetan. Ini sudah menjadi program, maka kami mendorong agar terus direalisasi. Apalagi IKD menjadi terobosan bagus bagi masyarakat,” ujar Warsiti, Kamis (20/7/2023).
Perbedaan yang cukup mencolok adalah IKD berada di genggaman. Berbeda halnya dengan KTP Elektronik berupa kartu fisik. IKD diterapkan akan mempermudah pelayanan masyarakat. Sehingga pihaknya mendorong agar IKD segera menjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Penerapan ikd bagi dewan sudah, itu bisa mengganti ktp fisik. Nah pada akhirnya kan berkembang untuk masyarakat umum. Bisa saja ini diprogram oleh Pusat sedemikian rupa (blangko kosong), karena pusat pinginnya kan pelayanan mudah. Agar bisa mengakses dengan mudah,” jelasnya.
Menurutnya identitas kependudukan itu bukan sebagai dasar pelayanan. Akan tetapi sebagai dasar untuk melayani segala sesuatu. Dia mencontohkan bagi masyarakat hendak mengurus sesuatu harus memakai KTP dan Kartu Keluarga (KK).(Adv)
