SAMIN-NEWS.com, PATI – 25 truk petani dari Pati dan Kudus berbondong-bondong menggeruduk kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II, Rabu (18/10/2023).
Sekitar 1.300 petani Kelompok Tani Hutan (KTH) beserta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut menuntut Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Perhutanan Sosial (KHDPK PS) yang diajukan bisa disetujui dan ditetapkan oleh stakeholder terkait.
Sebelum menyuarakan tuntutan aspirasinya, peserta aksi berkumpul di Gor Pesantenan sekitar pukul 09.30 WIB. Kemudian ribuan petani ini melakukan long march menuju kantor CDK.
Sepanjang jalan menuju titik orasi, aksi massa dari sejumlah wilayah ini meneriakkan tuntutan bernada kritikan terhadap instansi terkait. Selain itu, tampak berbagai poster berisikan tuntunan petani.
Disebut-sebut kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pro terhadap petani. Pasalnya, acap kali kebijakan itu justru berpihak pada perusahaan dan di sisi lain tidak menguntungkan rakyat yang menggantungkan pada lahan garapan.
Program ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Program ketahanan pangan justru lahan pertanian dicaplok perusahaan.
“Percuma program ketahanan pangan, tapi lebih dari itu adalah kedaulatan pangan. Petani menggarap lahan puluhan tahun tapi kemudian diambil alih diganti hutan ditebang habis diganti tebu,” ujar salah satu peserta saat orasi.
Aksi petani ini adalah aksi damai, dalam kesempatan itu massa aksi juga menampilkan pertunjukan barongsai. Di mana petani disimbolkan mempunyai sifat yang keras dan semangat perjuangannya.
Selain itu, mereka juga bernyanyi lagu tradisional gundul pacul. Dikatakan orator bahwa lagu dari Sunan Kalijaga ini syarat makna. Menurutnya gundul berarti pemerintah serta pacul sebagai simbol petani. Artinya sebagai pemimpin, pemerintah seharusnya mengayomi wong cilik. Tapi pemimpin gandul kepala yaitu justru sebaliknya belum berpihak pada petani.
“Katane enggak impor beras dari luar, tetapi lahan didalam negeri diganti dengan tebu, padahal dikelola BUMN. Kita berjuang untuk lestari anak cucu kita nanti. Terus bagaimana, kebijakan setop impor, namun tidak produksi,” singgungnya.
