SAMIN-NEWS.com, PATI – Pelaksanaan pengisian perangkat desa (perades) hingga sejauh ini belum ada kepastian kapan digelar. Pasalnya Perbup 55 tentang Pengisian Perangkat Desa yang sebelumnya diminta untuk dilakukan perubahan belum juga kelar. Apalagi menyisakan waktu tinggal 2 bulan lagi hingga akhir tahun.
Kades yang ingin melakukan pengisian perangkat desa, meminta peraturan tersebut direvisi. Permintaan itu karena di dalamnya kewenangan desa diambil alih oleh pemerintah daerah. Sehingga fungsi desa diminta dikembalikan melalui perbuatan tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Irwanto menjelaskan bahwa sebenarnya revisi Perbup 55 itu sudah diajukan Penjabat Bupati Pati kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan tindak lanjut.
Akan tetapi, pengajuan dari daerah tentang revisi Perbup 55 hasilnya belum diturunkan kepada daerah. Pihaknya mengaku jika Perbup 55 sudah mendapat evaluasi serta dikembalikan ke daerah, maka akan segera dibahas lebih lanjut.
“Pak Pj kemarin sudah mengirim permohonan perubahan Perbup 55 ke Pemprov. Namun, hingga saat ini belum diserahkan ke kami (bagian hukum) lagi. Semoga dari sana segera dicermati,” kata Irwanto, kemarin.
Dia tak bisa memastikan pengisian perades bisa terlaksana tahun 2023 mengingat mepetnya waktu. Namun, terkait dengan revisi perbuat 55 jika posisinya sudah di daerah maka akan segera ditangani.
“Karena tinggal dua bulan lagi, jadi kami belum bisa memastikan kapan. Namun yang jelas nanti kami akan usahakan cepat selesai dan pelaksanaan bisa di tahun ini,” ungkap dia.
Kabupaten Pati dipimpin seorang Penjabat membuat proses pembahasan kebijakan cenderung lebih lama. Lantaran harus meminta perizinan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat.
Kalau dipimpin Pj, prosesnya apa-apa ini susah, karena haus meminta perizinan ke Kemendagri. Beda kalau kita dipimpin bupati bisa diurus sendiri,” tandas Irwanto.
