SAMIN-NEWS.com, PATI – Forum Konsolidasi Anggota KUD Sarono Mino Kabupaten Pati meminta penundaan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 19/02/2025.
Permintaan penundaan RAT oleh forum tersebut disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Kabupaten Pati melalui surat Nomor : 06/FKA-SM/PB/II/25 tertanggal 7 Pebruari 2025.
Sudah barang tentu meenindak lanjuti surat tersebut, Dinkop UMKM selanjutnya mengundang para pihak, yaitu Pengurus KUD Sarono Mino dan Forum Konsolidasi Anggota KUD Sarono Mino Pati, guna membahas dan menyelesaikan masalah yang ada. bertempat di Aula Dinkop UMKM Pati, Senin (17/02/25).
Pertemuan berlangsung di Aula Dinkop UMKM setempat, Senin (17/02), dipimpin oleh Kepala Dinkop UMKM, Wahyu Setyowati didampingi Kabid Koperasi. Dihadiri Pengurus KUD Sarono Mino bersama Badan Pengawas, Pengurus Forum Konsolidasi Anggota KUD Sarono Mino, serta Ahli Perkoperasian Dr. Torang Manurung dan Subur Prabowo.
Ketua Forum Konsolidasi Anggota KUD Sarono Mino, Surono, mengemukakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dan semua anggota mempunyai hak yang sama untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. Termasuk mendapatkan pelayanan yang sama, serta turut melakukan pengawasan jalannya organisasi, sesuai ketentuan AD/ART.
“Kami menilai bahwa RAT yang akan diselenggarakan pada 19 Pebruari 2025 oleh Pengurus, tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar”, ungkap Surono.
Karena menurut dia, ada Anggota KUD Sarono Mino di 12 wilayah atau daerah kelompok, tidak diundang dalam Rapat Persiapan RAT kelompok, maupun pra RAT di koperasi tersebut.
“Maka bila RAT tidak memenuhi kuorum, baik jumlah peserta maupun tata cara pemilihan utusan kelompok, Dinas Koperasi UMKM dapat mengambil kebijakan sesuai Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar KUD Sarono Mino Pati”, tegasnya.
Dan berdasarkan hal-hal di atas, pihaknya meminta agar pelaksanaan RAT KUD Sarono Mino ditunda, hingga terpenuhinya ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Ketua KUD Sarono Mino, Karjono menyatakan bahwa mekanisme dan prosedur telah dilalui sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan RAT.
“Kami terbuka dan demokratis. Bahwa kami telah memenuhi ketentuan untuk penyelenggaraan RAT”, ujar Karjono.
Ahli perkoperasian, Dr Torang Manurung dalam pandangannya menegaskan, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pengurus KUD Sarono Mino apabila dalam pelaksanaan RAT tidak memenuhi ketentuan.
“Ada konsekuensi dan berpotensi timbulnya permasalahan hukum. Maka, jalan yang terbaik adalah duduk bersama sambil ngopi bareng”, kata Dr Torang Manurung.
Pada kesimpulan akhir, Dinkop UMKM Kabupaten Pati selaku instansi pembina koperasi akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap rencana pelaksanaan RAT KUD Sarono Mino, yang berkedudukan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana.
