SAMIN-NEWS.com, PATI – Perkumpulan/Asosiasi Nelayan Jaring Cumi ‘Mina Samudra Raya Bersatu’ Juwana Kabupaten Pati menolak kebijakan pemerintah, terkait pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal nelayan dengan bobot 30 GrossTon (GT) ke bawah.
Dalam penolakan disampaikan puluhan pemilik kapal dan para nakhoda dengan mendatangi Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Juwana, pada selasa (18/02/25). dengan menggelar ororasi dan audensi dengan membentangkan spanduk, sekaligus menyampaikan surat penolakan.
Ketua asosiasi, H Utomo, yang memimpin jalannya aksi penolakan pemasangan VMS menyatakan keberatan, apabila setiap kapal cumi yang dimiliki anggotanya dengan bobot 30 GT kebawah; dan telah ber-migrasi ijin ke pusat, dikenai kewajiban pemasangan VMS.
“Dengan tegas kami menolak kebijakan pemerintah terkait pemasangan VMS. Karena hal itu akan semakin memberatkan para pengusaha kapal”, kata H. Utomo.
Menurut dia, selama ini para pengusaha kapal, khususnya kapal cumi, sudah terbebani berbagai pengeluaran ketika hendak melaut. Antara lain BBM, perbekalan, perawatan mesin dan kapal, serta perijinan untuk melaut.
“Sedangkan, hasil produksi dan pendapatan penjualan ikan terkadang tidak seimbang dengan beaya pengeluaran. Selama 1 tahun kami hanya mampu berjalan 3 trip”, tambahnya.
Utomo mengungkapkan, harga perangkat VMS yang harus dibayar pemilik kapal berkisar 15 sampai 16 juta rupiah. Dan setiap tahun dikenakan beaya airtime sebesar 6 hingga 7 rupiah. Belum lagi nanti dikenakan denda, apabila alat itu off atau tidak aktif.
Maka dalam upaya menolak kebijakan itu, selain mendatangi Kantor PSDKP di Juwana, pihaknya bersama-sama perkumpulan nelayan dan pengusaha kapal daerah lainnya, juga telah berkirim surat ke Komisi IV DPR RI, mengadukan nasibnya.
“Apabila tidak ada tanggapan, kami seluruh nelayan pantura akan melakukan demo besar-besaran”, tandas H. Utomo.
Sementara itu, Koordinator PSDKP Juwana, Soni Armanto mengatakan, sebagai pelayan masyarakat, pihaknya bisa menerima pengaduan yang disampaikan asosiasi.
“Mengenai kebijakan, itu bukan ranah di kami. Tetap saya sampaikan ke pimpinan, nanti arahannya bagaimana, akan kami sampaikan ke paguyuban (asosiasi)”, terang Soni.
Namun demikian, tambah dia, apabila pada 1 April 2025 nanti belum memasang VMS, maka pihaknya tidak akan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), sebagai syarat melaut.
Sudah barang tentu Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang transisi Kebijakan Penangkapan Ikan terukur. Poin ke-6 dalam SE menyebutkan kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
